Rabu, 04 Agustus 2010

Sejarah Kerajaan Nusantara

Sejarah Kerajaan Majapahit
Profil Majapahit
Ibu Kota                :  Majapahit, Wilwatikta (Trowulan)
Bahasa                   :  Jawa Kuno, Sansekerta
Agama                   :  Hindu, Budha
Pemerintah             :  Monarki
Mata Uang             : Koin emas dan perakm kepeng (koin perunggu yang diimpor dari    Tiongkok)
Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah Majapahit:
  1. Raden Wijaya, bergelar Kertarajasa Jayawardhana (12931309)
  2. Kalagamet, bergelar Sri Jayanagara (13091328)
  3. Sri Gitarja, bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (13281350)
  4. Hayam Wuruk, bergelar Sri Rajasanagara (13501389)
  5. Wikramawardhana (13891429)
  6. Suhita (14291447)
  7. Kertawijaya, bergelar Brawijaya I (14471451)
  8. Rajasawardhana, bergelar Brawijaya II (14511453)
  9. Purwawisesa atau Girishawardhana, bergelar Brawijaya III (14561466)
  10. Bhre Pandansalas, atau Suraprabhawa, bergelar Brawijaya IV (14661468)
  11. Bhre Kertabumi, bergelar Brawijaya V (14681478)
  12. Girindrawardhana, bergelar Brawijaya VI (14781498)
  13. Hudhara, bergelar Brawijaya VII (1498-1518)
* Surya Majapahit adalah lambang yang umumnya dapat ditemui di reruntuhan Majapahit, sehingga Surya Majapahit mungkin merupakan simbol kerajaan Majapahit.
Gapura Bajang Ratu
Setelah raja Śri Kĕrtānegara gugur, kerajaan Singhasāri berada di bawah kekuasaan raja Jayakatwang dari Kadiri. Salah satu keturunan penguasa Singhasāri, yaitu Raden Wijaya, kemudian berusaha merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya. Ia adalah keturunan Ken Angrok, raja Singhāsāri pertama dan anak dari Dyah Lěmbu Tal. Ia juga dikenal dengan nama lain, yaitu Nararyya Sanggramawijaya. Menurut sumber sejarah, Raden Wijaya sebenarnya adalah mantu Kĕrtanāgara yang masih terhitung keponakan. Kitab Pararaton menyebutkan bahwa ia mengawini dua anak sang raja sekaligus, tetapi kitab Nāgarakertāgama menyebutkan bukannya dua melainkan keempat anak perempuan Kěrtanāgara dinikahinya semua. Pada waktu Jayakatwang menyerang Singhasāri, Raden Wijaya diperintahkan untuk mempertahankan ibukota di arah utara. Kekalahan yang diderita Singhasāri menyebabkan Raden Wijaya mencari perlindungan ke sebuah desa bernama Kudadu, lelah dikejar-kejar musuh dengan sisa pasukan tinggal duabelas orang. Berkat pertolongan Kepala Desa Kudadu, rombongan Raden Wijaya dapat menyeberang laut ke Madura dan di sana memperoleh perlindungan dari Aryya Wiraraja, seorang bupati di pulau ini. Berkat bantuan Aryya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian dapat kembali ke Jawa dan diterima oleh raja Jayakatwang. Tidak lama kemudian ia diberi sebuah daerah di hutan Těrik untuk dibuka menjadi desa, dengan dalih untuk mengantisipasi serangan musuh dari arah utara sungai Brantas. Berkat bantuan Aryya Wiraraja ia kemudian mendirikan desa baru yang diberi nama Majapahit.
Di desa inilah Raden Wijaya kemudian memimpin dan menghimpun kekuatan, khususnya rakyat yang loyal terhadap almarhum Kertanegara yang berasal dari daerah Daha dan Tumapel. Aryya Wiraraja sendiri menyiapkan pasukannya di Madura untuk membantu Raden Wijaya bila saatnya diperlukan. Rupaya ia pun kurang menyukai raja Jayakatwang. Tidak terduga sebelumnya bahwa pada tahun 1293 Jawa kedatangan pasukan dari Cina yang diutus oleh Kubhilai Khan untuk menghukum Singhasāri atas penghinaan yang pernah diterima utusannya pada tahun 1289. Pasukan berjumlah besar ini setelah berhenti di Pulau Belitung untuk beberapa bulan dan kemudian memasuki Jawa melalui sungai Brantas langsung menuju ke Daha.
Kedatangan ini diketahui oleh Raden Wijaya, ia meminta izin untuk bergabung dengan pasukan Cina yang diterima dengan sukacita. Serbuan ke Daha dilakukan dari darat maupun sungai yang berjalan sengit sepanjang pagi hingga siang hari. Gabungan pasukan Cina dan Raden Wijaya berhasil membinasakan 5.000 tentara Daha. Dengan kekuatan yang tinggal setengah, Jayakatwang mundur untuk berlindung di dalam benteng. Sore hari, menyadari bahwa ia tidak mungkin mempertahankan lagi Daha, Jayakatwang keluar dari benteng dan menyerahkan diri untuk kemudian ditawan oleh pasukan Cina. Dengan dikawal dua perwira dan 200 pasukan Cina, Raden Wijaya minta izin kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi kaisar Khubilai Khan. Namun dengan menggunakan tipu muslihat kedua perwira dan para pengawalnya berhasil dibinasakan oleh Raden Wijaya. Bahkan ia berbalik memimpin pasukan Majapahit menyerbu pasukan Cina yang masih tersisa yang tidak menyadari bahwa Raden Wijaya akan bertindak demikian.
Tiga ribu anggota pasukan kerajaan Yuan dari Cina ini dapat dibinasakan oleh pasukan Majapahit, selebihnya melarikan dari keluar Jawa dengan meninggalkan banyak korban. Akhirnya cita-cita Raden Wijaya untuk menjatuhkan Daha dan membalas sakit hatinya kepada Jayakatwang dapat diwujudkan dengan memanfaatkan tentara asing. Ia kemudian memproklamasikan berdirinya sebuah kerajaan baru yang dinamakan Majapahit.
Pada tahun 1215 Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Śri Kĕrtarājasa Jayawardhana. Keempat anak Kertanegara dijadikan permaisuri dengan gelar Śri Parameśwari Dyah Dewi Tribhūwaneśwari, Śri Mahādewi Dyah Dewi Narendraduhitā, Śri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnyāparamitā, dan Śri Rājendradewi Dyah Dewi Gayatri. Dari Tribhūwaneśwari ia memperoleh seorang anak laki bernama Jayanagara sebagai putera mahkota yang memerintah di Kadiri. Dari Gayatri ia memperoleh dua anak perempuan, Tribhūwanottunggadewi Jayawisnuwardhani yang berkedudukan di Jiwana (Kahuripan) dan Rājadewi Mahārājasa di Daha. Raden Wijaya masih menikah dengan seorang isteri lagi, kali ini berasal dari Jambi di Sumatera bernama Dara Petak dan memiliki anak darinya yang diberi nama Kalagěmět. Seorang perempuan lain yang juga datang bersama Dara Petak yaitu Dara Jingga, diperisteri oleh kerabat raja bergelar ‘dewa’ dan memiliki anak bernama Tuhan Janaka, yang dikemudian hari lebih dikenal sebagai Adhityawarman, raja kerajaan Malayu di Sumatera.
Silsilah Majapahit
Kedatangan kedua orang perempuan dari Jambi ini adalah hasil diplomasi persahabatan yaang dilakukan oleh Kěrtanāgara kepada raja Malayu di Jambi untuk bersama-sama membendung pengaruh Kubhilai Khan. Atas dasar rasa persahabatan inilah raja Malayu, Śrimat Tribhūwanarāja Mauliwarmadewa, mengirimkan dua kerabatnya untuk dinikahkan dengan raja Singhasāri. Dari catatan sejarah diketahui bahwa Dara Jingga tidak betah tinggal di Majapahit dan akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 digantikan oleh Jayanāgara. Seperti pada masa akhir pemerintahan ayahnya, masa pemerintahan raja Jayanāgara banyak dirongrong oleh pemberontakan orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit.
Perebutan pengaruh dan penghianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai musuh kerajaan. Pada mulanya Jayanāgara juga terpengaruh oleh hasutan Mahāpati yang menjadi biang keladi perselisihan tersebut, namun kemudian ia menyadari kesalahan ini dan memerintahkan pengawalnya untuk menghukum mati orang kepercayaannya itu. Dalam situasi yang demikian muncul seorang prajurit yang cerdas dan gagah berani bernama Gajah Mada. Ia muncul sebagai tokoh yang berhasil mamadamkan pemberontakan Kuti, padahal kedudukannya pada waktu itu hanya berstatus sebagai pengawal raja (běkěl bhayangkāri).
Kemahirannya mengatur siasat dan berdiplomasi dikemudian hari akan membawa Gajah Mada pada posisi yang sangat tinggi di jajaran pemerintahan kerajaan Majapahit, yaitu sebagai Mahamantri kerajaan. Pada masa Jayanāgara hubungan dengan Cina kembali pulih. Perdagangan antara kedua negara meningkat dan banyak orang Cina yang menetap di Majapahit. Jayanāgara memerintah sekitar 11 tahun, pada tahun 1328 ia dibunuh oleh tabibnya yang bernama Tanca karena berbuat serong dengan isterinya. Tanca kemudian dihukum mati oleh Gajah Mada.
Karena tidak memiliki putera, tampuk pimpinan Majapahit akhirnya diambil alih oleh adik perempuan Jayanāgara bernama Jayawisnuwarddhani, atau dikenal sebagai Bhre Kahuripan sesuai dengan wilayah yang diperintah olehnya sebelum menjadi ratu. Namun pemberontakan di dalam negeri yang terus berlangsung menyebabkan Majapahit selalu dalam keadaan berperang.
Salah satunya adalah pemberontakan Sadĕng dan Keta tahun 1331 memunculkan kembali nama Gajah Mada ke permukaan. Keduanya dapat dipadamkan dengan kemenangan mutlak pada pihak Majapahit. Setelah persitiwa ini, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal, bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum menundukkan daerah-daerah di Nusantara, seperti Gurun (di Kalimantan), Seran, Tanjungpura (Kalimantan), Haru (Maluku), Pahang (Malaysia), Dompo (Sumbawa), Bali, Sunda (Jawa Barat), Palembang (Sumatera), dan Tumasik (Singapura). Untuk membuktikan sumpahnya, pada tahun 1343 Bali berhasil ia ditundukan. Ratu Jayawisnuwaddhani memerintah cukup lama, 22 tahun sebelum mengundurkan diri dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam wuruk dari perkawinannya dengan Cakradhara, penguasa wilayah Singhāsari. Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja tahun 1350 dengan gelar Śri Rajasanāgara.
Gajah Mada tetap mengabdi sebagai Patih Hamangkubhūmi (mahāpatih) yang sudah diperolehnya ketika mengabdi kepada ibunda sang raja. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Ambisi Gajah Mada untuk menundukkan nusantara mencapai hasilnya di masa ini sehingga pengaruh kekuasaan Majapahit dirasakan sampai ke Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
Tetapi Jawa Barat baru dapat ditaklukkan pada tahun 1357 melalui sebuah peperangan yang dikenal dengan peristiwa Bubat, yaitu ketika rencana pernikahan antara Dyah Pitalokā, puteri raja Pajajaran, dengan Hayam Wuruk berubah menjadi peperangan terbuka di lapangan Bubat, yaitu sebuah lapangan di ibukota kerajaan yang menjadi lokasi perkemahan rombongan kerajaan tersebut. Akibat peperangan itu Dyah Pitalokā bunuh diri yang menyebabkan perkawinan politik dua kerajaan di Pulau Jawa ini gagal.
Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa setelah peristiwa itu Hayam Wuruk menyelenggarakan upacara besar untuk menghormati orang-orang Sunda yang tewas dalam peristiwa tersebut. Perlu dicatat bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya kerajaan Majapahit juga tengah melakukan eskpedisi ke Dompo (Padompo) dipimpin oleh seorang petinggi bernama Nala. Setelah peristiwa Bubat, Mahāpatih Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut, sedangkan Hayam Wuruk akhirnya menikah dengan sepupunya sendiri bernama Pāduka Śori, anak dari Bhre Wĕngkĕr yang masih terhitung bibinya. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk kerajaan Majapahit menjadi sebuah kerajaan besar yang kuat, baik di bidang ekonomi maupun politik.
Hayam Wuruk memerintahkan pembuatan bendungan-bendungan dan saluran-saluran air untuk kepentingan irigasi dan mengendalikan banjir. Sejumlah pelabuhan sungai pun dibuat untuk memudahkan transportasi dan bongkar muat barang. Empat belas tahun setelah ia memerintah, Mahāpatih Gajah Mada meninggal dunia di tahun 1364. Jabatan patih Hamangkubhūmi tidak terisi selama tiga tahun sebelum akhirnya Gajah Enggon ditunjuk Hayam Wuruk mengisi jabatan itu. Sayangnya tidak banyak informasi tentang Gajah Enggon di dalam prasasti atau pun naskah-naskah masa Majapahit yang dapat mengungkap sepak terjangnya.
Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389. Menantu yang sekaligus merupakan keponakannya sendiri yang bernama Wikramawarddhana naik tahta sebagai raja, justru bukan Kusumawarddhani yang merupakan garis keturunan langsung dari Hayam Wuruk. Ia memerintah selama duabelas tahun sebelum mengundurkan diri sebagai pendeta. Sebelum turun tahta ia menujuk puterinya, Suhita menjadi ratu. Hal ini tidak disetujui oleh Bhre Wirabhūmi, anak Hayam Wuruk dari seorang selir yang menghendaki tahta itu dari keponakannya.
Perebutan kekuasaan ini membuahkan sebuah perang saudara yang dikenal dengan Perang Parěgrěg. Bhre Wirabhumi yang semula memperoleh kemenanggan akhirnya harus melarikan diri setelah Bhre Tumapĕl ikut campur membantu pihak Suhita. Bhre Wirabhūmi kalah bahkan akhirnya terbunuh oleh Raden Gajah. Perselisihan keluarga ini membawa dendam yang tidak berkesudahan.
Beberapa tahun setelah terbunuhnya Bhre Wirabhūmi kini giliran Raden Gajah yang dihukum mati karena dianggap bersalah membunuh bangsawan tersebut. Suhita wafat tahun 1477, dan karena tidak mempunyai anak maka kedudukannya digantikan oleh adiknya, Bhre Tumapĕl Dyah Kĕrtawijaya. Tidak lama ia memerintah digantikan oleh Bhre Pamotan bergelar Śri Rājasawardhana yang juga hanya tiga tahun memegang tampuk pemerintahan.
Bahkan antara tahun 1453-1456 kerajaan Majapahit tidak memiliki seorang raja pun karena pertentangan di dalam keluarga yang semakin meruncing. Situasi sedikit mereda ketika Dyah Sūryawikrama Giriśawardhana naik tahta. Ia pun tidak lama memegang kendali kerajaan karena setelah itu perebutan kekuasaan kembali berkecambuk. Demikianlah kekuasaan silih berganti beberapa kali dari tahun 1466 sampai menjelang tahun 1500. Berita-berita Cina, Italia, dan Portugis masih menyebutkan nama Majapahit di tahun 1499 tanpa menyebutkan nama rajanya. Semakin meluasnya pengaruh kerajaan kecil Demak di pesisir utara Jawa yang menganut agama Islam, merupakan salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit.
Tahun 1522 Majapahit tidak lagi disebut sebagai sebuah kerajaan melainkan hanya sebuah kota. Pemerintahan di Pulau Jawa telah beralih ke Demak di bawah kekuasaan Adipati Unus, anak Raden Patah, pendiri kerajaan Demak yang masih keturunan Bhre Kertabhūmi. Ia menghancurkan Majapahit karena ingin membalas sakit hati neneknya yang pernah dikalahkan raja Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya.
Demikianlah maka pada tahun 1478 hancurlah Majapahit sebagai sebuah kerajaan penguasa nusantara dan berubah satusnya sebagai daerah taklukan raja Demak. Berakhir pula rangkaian penguasaan raja-raja Hindu di Jawa Timur yang dimulai oleh Keng Angrok saat mendirikan kerajaan Singhāsari, digantikan oleh sebuah bentuk kerajaan baru bercorak agama Islam. Ironisnya, pertikaian keluarga dan dendam yang berkelanjutan menyebabkan ambruknya kerajaan ini, bukan disebabkan oleh serbuan dari bangsa lain yang menduduki Pulau Jawa.
Berikut dalah beberapa prasasti peninggalan kerajaan Majapahit:

Gambar. Trowulan
Trowulan adalah sebuah desa di Mojokerto, di Provinsi Indonesia Jawa Timur. Hal ini dikelilingi oleh sebuah situs arkeologi yang mencakup sekitar 100 kilometer persegi. Ada yang menafsirkan itu adalah situs eponim ibukota Kerajaan Majapahit, yang digambarkan oleh Mpu Prapanca pada abad ke-14 puisi Nagarakretagama dan dalam abad ke-15 sumber Cina. Nagarakretagama puitis yang berisi deskripsi istana Majapahit dan sekitarnya, tetapi terbatas pada kerajaan dan keagamaan. Beberapa rincian yang tidak jelas, dan para sarjana yang telah mencoba untuk menyusun rencana ibukota telah datang ke kesimpulan yang berbeda. Riset di Trowulan tua telah berkonsentrasi pada monumental tetap: candi, makam, dan tempat mandi. Survei dan penggalian arkeologi belakangan ini telah menemukan sisa-sisa industri, komersial dan kegiatan keagamaan, daerah-daerah permukiman dan sistem pasokan air, yang semuanya adalah bukti padat penduduknya selama 14 ke abad 15. [1] Pada Oktober 2009 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dari Indonesia diajukan Trowulan sebagai daftar Warisan Dunia UNESCO.
Gambar. Candi Tikus
Candi Tikus adalah sebuah ritual kolam pemandian (petirtaan) yang mungkin paling menarik arkeologi menemukan di Trowulan. Candi Tikus berarti ‘kuil tikus’, nama yang diberikan untuk penemuan pada tahun 1914 karena situs muncul selama penggalian untuk menjadi kandang pembiakan tikus. Dikembalikan ke kondisi yang sekarang pada tahun 1985 dan 1989, kompleks ini bata merah mengambil bentuk cekung, baskom persegi panjang, di mana tangga turun di sisi utara. Struktur utama, yang proyek-proyek dari dinding selatan baskom, rupanya model di Gunung Mahameru yang legendaris. Tidak lagi lengkap, terdiri dari yayasan bertingkat-tingkat, di atas yang akan beristirahat susunan konsentris ‘menara’ yang mengelilingi puncak tertinggi gedung. Tak jauh dari Candi Tikus di distrik Keraton berdiri baru-baru ini dipulihkan gerbang Bajang Ratu, yang elegan gerbang paduraksa bata merah yang berasal dari pertengahan abad ke-14. Bentuk struktur tinggi dan ramping, naik ke ketinggian 16,5 meter dan menampilkan hiasan bantuan rumit, terutama pada bagian atap. Bajang Ratu di Jawa secara harfiah berarti ‘kerdil atau cacat raja’. Link tradisi rakyat gerbang dengan Jayanegara, raja Majapahit yang kedua, penerus Jayawarddhana Kertarajasa, pendiri Majapahit. Menurut tradisi, Jayanegara jatuh dari gerbang sebagai anak, menyebabkan cacat pada tubuhnya. Nama mungkin juga berarti ‘raja kecil’, sebagai Jayanegara naik tahta pada usia muda. Sejarawan menghubungkan gerbang ini dengan Çrenggapura (Cri Ranggapura) atau Kapopongan dari Antawulan (Trowulan), tempat suci yang disebutkan dalam Nagarakertagama sebagai tempat dharma (senyawa suci) yang didedikasikan kepada Raja Jayanegara saat kematiannya pada 1328.
Gambar. Wiringin Lawang
Wringin Lawang terletak tidak jauh di sebelah selatan jalan utama di Jatipasar. Nama dalam bahasa Jawa berarti ‘The Banyan Tree Gate’. Portal gerbang megah terbuat dari bata merah, dengan dasar 13 x 11 meter dan tinggi 15,5 meter, dan tanggal dari abad ke-14. Pintu gerbang adalah tentang ‘Candi Bentar’ atau split type gateway, sebuah struktur yang mungkin muncul selama era Majapahit. Kebanyakan sejarawan setuju bahwa struktur ini adalah pintu gerbang dari senyawa penting di ibukota Majapahit. Spekulasi mengenai fungsi asli gerbang megah ini telah menimbulkan berbagai saran, yang populer adalah bahwa itu adalah pintu masuk ke kediaman Gajah Mada.
Candi Brahu Bejijong di distrik merupakan satu-satunya struktur yang masih hidup yang dulunya sekelompok bangunan bersejarah. Menurut kepercayaan rakyat populer, itu di sekitar Candi Brahu bahwa upacara kremasi empat Majapahit pertama dilakukan penguasa. Tradisi ini, sementara sulit untuk membuktikan, didukung sebagian oleh barang bukti, yang menunjukkan bahwa monumen pernah menjabat sebagai mayat kerajaan suci. Tokoh kerajaan kepada siapa bangunan ini didedikasikan tetap tidak jelas. Kehancuran Candi Gentong terletak di dekatnya.
Makam Islam Putri Champa diyakini makam seorang permaisuri raja Majapahit. Menurut tradisi setempat, ia dikatakan telah menikah salah satu dari yang terakhir dari raja-raja Majapahit dan mempunyai dikonversi ke Islam sebelum kematiannya pada 1448.
Gambar. Segaran Pool
Segaran Pool adalah sebuah kolam persegi besar dengan ukuran 800 x 500 meter. Nama Segaran berasal dari kata ‘segara’ dalam bahasa Jawa yang berarti ‘laut’, mungkin menyarankan setempat bahwa kolam besar adalah miniatur laut. Mengelilingi baskom air adalah dinding empat persegi panjang yang terbuat dari bata merah dengan demikian membuat bentuk kolam. Struktur batu bata kolam ditemukan pada tahun 1926 oleh Maclain Pont, kolam itu tertutup tanah dan lumpur. Rekonstruksi terjadi beberapa tahun kemudian dan sekarang Segaran kolam difungsikan oleh penduduk setempat sebagai rekreasi kolam renang dan kolam pancing. Struktur batu bata berasal dari 14-abad ke-15 era Majapahit. Fungsi yang sebenarnya kolam tidak diketahui. Studi tersebut menunjukkan bahwa mungkin kolam melayani berbagai fungsi, tetapi terutama sebagai reservoir kota, sumber air tawar penting bagi wilayah perkotaan dengan kepadatan tinggi, terutama selama musim kemarau. Kepercayaan populer lokal lainnya adalah kolam ini digunakan sebagai bathplace dan kolam renang untuk melatih pasukan Majapahit, juga sebagai kolam renang untuk rekreasi Majapahit royalti untuk menghibur para utusan dan tamu.
Timur laut di dekat tepi Kolam Segaran terletak kehancuran Candi Menak Jingga. Struktur sekarang hancur dan batu tersebar di sekitar dengan dasar masih terkubur di bawah tanah. Penggalian masih pada kemajuan. Struktur terbuat dari batu andesit diukir pada lapisan luar dengan bata merah di lapisan batin. Fitur yang paling menarik dari struktur ini adalah bagian yang terdapat hiasan (mungkin atap bagian) diidentifikasi sebagai Qilin, sebuah makhluk mitos Cina. Hal ini dapat menyarankan hubungan budaya yang kuat dengan Cina terutama selama Dinasti Ming. Tradisi setempat dihubungkan situs ini dengan paviliun Ratu Kencana Wungu, ratu Majapahit dari cerita-cerita Damar Wulan dan Menak Jingga. Pada Umpak, membentuk batu-batu dasar tiang kayu, yang mungkin bagian dari bangunan kayu. Bahan organik telah membusuk dan hanya umpak batu tetap.
Di Troloyo kabupaten, banyak batu nisan Islam telah ditemukan, yang sebagian besar berasal dari antara tahun 1350 dan 1478. Menemukan ini tidak hanya mengkonfirmasi bahwa sebuah komunitas Muslim mapan di Jawa pada pertengahan abad ke-14, tetapi juga bahwa agama secara resmi diakui dan dipraktikkan dalam ibukota kerajaan itu sendiri. Orang percaya bahwa Troloyo juga berisi makam Raden Wijaya, dan mereka gunakan untuk membuat haji setiap Legi Jumat.


Sejarah Alwatzikhoebillah Sambas

Sultan M Tsafiuddin II

Sejarah tentang asal usul kerajaan Sambas tidak bisa terlepas dari Kerajaan di Brunei Darussalam. Antara kedua kerajaan ini mempunyai kaitan persaudaraan yang sangat erat.Pada zaman dahulu, di Negeri Brunei Darussalam, bertahtalah seorang Raja yang bergelar Sri Paduka Sultan Muhammad.

Setelah beliau wafat, tahta kerajaan diserahkan kepada anak cucunya secara turun temurun. Sampailah pada keturunan yang ke sembilan yaitu Sultan Abdul Djalil Akbar.
Beliau mempunyai putra yang bernama sultan Raja Tengah. Raja tengah inilah yang telah datang ke Kerajaan Tanjungpura (Sukadana). Karena prilaku dan tata kramanya sesuai dengan keadaan sekitarnya, beliau disegani bahkan Raja Tanjungpura rela mengawinkan dengan anaknya bernama Ratu Surya. Dari perkawinan ini terlahirlah Raden Sulaiman.

Saat itu di Sambas memerintah seorang ratu keturunan Majapahit bernama Ratu Sepudak dengan pusat pemerintahannya di Kota Lama kecamatan Telok keramat skt 36 Km dari Kota Sambas. Baginda Ratu Sepudak dikaruniai dua orang putri. Yang sulung dikawinkan dengan kemenakan Ratu Sepudak bernama raden Prabu Kencana dan ditetapkan menjadi penggantinya. Ketika Ratu Sepudak memerintah, tibalah raja Tengah beserta rombongannya di Sambas. Kemudian banyak rakyat menjadi pengikutnya dan memeluk agama Islam.

Tak berapa lama, Ratu Sepudak wafat. Menantunya Raden Prabu Kencana naik tahtadan memerintah dengan gelar Ratu Anom Kesuma Yuda. Pada peristiwa bersamaan putri kedua Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu Bungsu kawin dengan Raden Sulaiman (Putera sulung Raja Tengah. Perkawinan ini dikaruniai seorang putera bernama Raden Boma. Dalam pemerintahan Ratu Anom Kesuma Yuda, diangkatlah pembantu-pembantu Administrasi kerajaan.

Adik kandungnya bernama Pangeran Mangkurat ditunjuk sebagai Wazir Utama. Bertugas khusus mengurus perbendaharaan raja, terkadang juga mewakili raja. Raden Sulaiman ditunjuk menjadi Wazir kedua yang khusus mengurus dalam dan luar negeri dan dibantu menteri-menteri dan petinggi lainnya. Rakyat lebih menghargai Raden Sulaiman daripada Pangeran Mangkurat, hingga menimbulkan rasa iri dihati Pangeran Mangkurat. suatu ketika tangan kanan Raden Sulaiman bernama Kyai Satia Bakti dibunuh pengikut Pangeran Mangkurat.

Setelah dilaporkan kepada raja, ternyata tak ada tindakan positif, suasana makin keruh. Raden Sulaiaman mengambil kebijaksanaan meninggalkan pusat kerajaan, menuju daerah baru dan mendirikan sebuah kota dengan nama Kota bangun. Jumlah pengikutnyapun makin banyak. Hal ini telah mengajak Petinggi Nagur, Bantilan dan Segerunding mengusulkan untuk berunding dengan Ratu Anom Kesuma Yuda.

Hasil mufakat keduanya meninggalkan kota lama. Raden Sulaiman menuju kota Bandir dan Ratu Anom Kesuma Yuda berangkat menuju sungai Selakau. Kemudian agak ke hulu dan mendirikan kota dengan ibukota pemerintahannya diberi nama Kota Balai Pinang.

Meninggalnya Ratu Anom Kesuma Yuda dan Pangeran Mangkurat, putera Ratu Anom yang bernama Raden Bekut diangkat menjadi raja dengan gelar Panembahan Kota Balai. Beliau beristrikan Mas Ayu Krontiko, puteri Pangeran Mangkurat. Raden Mas Dungun putera raden Bekut adalah Panembahan terakhir Kota Balai. Kerajaan ini berakhir karena utusan Raden Sulaiman menjemput mereka kembali ke Sambas.

Kurang lebih 3 tahun kemudian berdiam di Kota Bandir, atas hasil mufakat, berpindahlah mereka dan mendirikan pusat pemerintahannya di Lubuk Madung, pada persimpangan tiga sungai : sungai Sambas Kecil, Sungai Subah dan Sungai Teberau. Kota ini juga disebut orang " Muara Ulakan". Kemudian keraton kerajaan dibangun dan hingga kini masih berdiri megah.
Di tempat inilah raden sulaiman dinobatkan menjadi Sultan Pertama di kerajaan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Tsafiuddin I.

Saudara-saudaranya, Raden Badaruddin digelar pangeran Bendahara Sri Maharaja dan Raden Abdul Wahab di gelar Pangeran Tumenggung Jaya Kesuma. Raden Bima (anak Raden Sulaiman) ke Sukadana dan kawin dengan puteri raja Tanjungpura bernama Puteri Indra Kesuma (adik bungsu Sultan Zainuddin) dan dikaruniai seorang putera diberinama Raden Meliau, nama yang terambil dari nama sungai di Sukadana.

Setahun kemudian merka pamit ke hadapan Sultan Zaiuddin untuk pulang ke Sambas, oleh Raden Sulaiman dititahkan berangkat ke Negeri Brunai untuk menemui kaum keluarga. Sekembalinya dari Brunai, Raden Bima dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Muhammad Tadjuddin. Bersamaan dengan itu, Raden Akhmad putera Raden Abdu Wahab dilantik menjadi Pangeran Bendahara Sri Maharaja.

Wafatnya Sultan Muhammad Tadjuddin, pemerintahan dilanjutkan Puteranya Raden Meliau dengan gelar Sultan Umar Akamuddin I. Berkat bantuan permaisurinya bernama Utin Kemala bergelar Ratu Adil, pemerintahan berjalan lancar dan adil. Inilah sebabnya dalam sejarah Sambas terkenal dengan sebutan Marhum Adil, Utin Kemala adalah puteri dari Pangeran Dipa (seorang bangsawan kerajaan Landak) dengan Raden Ratna Dewi (puteri Sultan Muhammad Tsafiuddin I).

Wafatnya Sultan Umar Akamuddin I, Puteranya Raden Bungsu naik tahta dengan gelar Sultan Abubakar Kamaluddin. Kemudian diganti oleh Abubakar Tadjuddin I. Berganti pula dengan Raden Pasu yang lebih terkenal dengan nama Pangeran Anom. Setelah naik tahta beliau bergelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin I. Sebagai wakilnya diangkatlah Sultan Usman Kamaluddin dan Sultan Umar Akamuddin III.

Pangeran Anom dicatat sebagai tokoh yang sukar dicari tandingannya, penumpas perampok lanun. Setelah memerintah kira-kira 13 tahun (1828), Sultan Muhammad Ali Syafeiuddin I wafat. Puteranya Raden Ishak (Pangeran Ratu Nata Kesuma) baru berumur 6 tahun. Karena itu roda pemerintahan diwakilikan kepada Sultan Usman Kamaluddin.

Tanggal 11 Juli 1831, Sultan Usman Kamaluddin wafat, tahta kerajaan dilimpahkan kepada Sultan Umar Akamuddin III. Tanggal 5 Desember 1845 Sultan Umar Akamuddin III wafat, maka diangkatlah Putera Mahkota Raden Ishak dengan gelar Sultan Abu Bakar Tadjuddin II. Tanggal 17 Januari 1848 putera sulung beliau yang bernama Afifuddin ditetapkan sebagai putera Mahkota dengan gelar Pangeran Adipati.

Tahun 1855 Sultan Abubakar Tadjuddin II diasingkan ke Jawa oleh pemerintah Belanda (Kembali ke Sambas tahun 1879). Maka sebagai wakil ditunjuklah Raden Toko' (Pangeran Ratu Mangkunegara) dengan gelar Sultan Umar Kamaluddin. Pada tahun itu juga atas perintah Belanda, Pangeran Adipati diberangkatkan ke Jawa untuk studi.

Tahun 1861 Pangeran Adipati pulang ke Sambas dan diangkat menjadi Sultan Muda. Baru pada tanggal 16 Agustus 1866 beliau diangkat menjadi Sultan dengan gelar sultan Muhammad Tsafiuddin II. Beliau mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama (Ratu Anom Kesumaningrat) dikaruniai seorang putera bernama Raden Ahmad dan diangkat sebagai putera Mahkota. Dari istri kedua (Encik Nana) dikaruniai juga seorang putera bernama Muhammad Aryadiningrat.

Sebelum manjabat sebagai raja, Putera Mahkota Raden Ahmad wafat mendahului ayahnya. Sebagai penggantinya ditunjuklah anaknya yaitu Muhammad Mulia Ibrahim. Pada saat Raden Ahmad wafat, Sultan Muhammad Tsafiuddin II telah berkuasa selama 56 tahun. Beliau merasa sudah lanjut usia, maka dinobatkan Raden Muhammad Aryadiningrat sebagai wakil raja dengan gelar Sultan Muhammad Ali Tsafiuddin II.

Setelah memerintah kira-kira 4 tahun, beliau wafat. Roda pemerintahan diserahkan kepada Sultan Muhammad Mulia Ibrahim. Dan pada masa pemerintahan raja inilah, bangsa Jepang datang ke Sambas. Sultan Muhammad Mulia Ibrahim adalah salah seorang yang menjadi korban keganasan Jepang.
Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di sebuah kota kecil yang sekarang dikenal dengan nama Sambas. Untuk mencapai kota ini dapat ditempuh dengan kendaraan darat dari kota Pontianak ke arah baratlaut sejauh 175 km., melalui kota Mempawah, Singkawang, Pemangkat, dan Sambas. Lokasi bekas pusat pemerintahan terletak di tepi kota Sambas. Di daerah pertemuan sungai Sambas, Sambas Kecil, dan Teberau, pada sebuah tempat yang oleh penduduk di sebut Muare Ullakan (Desa Dalam Kaum) berdiri keraton Kesultanan Sambas.
Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas terletak di daerah pertemuan sungai pada bidang tanah yang berukuran sekitar 16.781 meter persegi
Sungai Sambas sejak awal sejarah sudah lama dihuni manusia. Mereka bertempat tinggal di tepian sungai pada rumah-rumah rakit atau rumah kolong yang didirikan di atas tiang.
membujur arah barat-timur. Pada bidang tanah ini terdapat beberapa buah bangunan, yaitu dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar, dua buah gerbang, dua buah paseban, kantor tempat sultan bekerja, bangunan inti keraton (balairung), dapur, dan masjid sultan. Bangunan keraton menghadap ke arah barat ke arah sungai Sambas. Ke arah utara dari dermaga terdapat Sungau Sambas Kecil, dan ke arah selatan terdapat Sungai Teberau. Di sekeliling tanah keraton merupakan daerah rawa-rawa dan mengelompok di beberapa tempat terdapat makam keluarga sultan.
Bangunan keraton yang lama dibangun oleh Sultan Bima pada tahun 1632 (sekarang telah dihancurkan), sedangkan keraton yang masih berdiri sekarang dibangun pada tahun 1933. Sebagai sebuah keraton di tepian sungai, di mana sarana transportasinya perahu/kapal, tentunya di tepian sungai dibangun dermaga tempat perahu/kapal sultan bersandar. Dermaga yang terletak di depan keraton dikenal dengan nama jembatan Seteher. Jembatan ini menjorok ke tengah sungai. Dari dermaga ini ada jalan yang menuju keraton dan melewati gerbang
Di daerah pertemuan sungai Sambas dan Sambas Kecil terdapat sebuah keraton yang seluruh dindingnya dibuat dari kayu.
masuk.
Gerbang masuk yang menuju halaman keraton dibuat bertingkat dua dengan denahnya berbentuk segi delapan dan luasnya 76 meter persegi. Bagian bawah digunakan untuk tempat penjaga dan tempat beristirahat bagi rakyat yang hendak menghadap sultan, dan bagian atas digunakan untuk tempat mengatur penjagaan. Selain itu, bagian atas pada saat-saat tertentu digunakan sebagai tempat untuk menabuh gamelan agar rakyat seluruh kota dapat mendengar kalau ada keramaian di keraton.
Setelah melalui pintu gerbang yang bersegi delapan, di tengah halaman keraton dapat dilihat tiang bendera yang disangga oleh empat batang tiang. Tiang bendera ini melambangkan sultan, dan tiang penyangganya melambangkan empat pembantu sultan yang disebut wazir. Di bagian bawah tiang bendera terdapat dua pucuk meriam, dan salah satu di antaranya bernama Si Gantar Alam.
Sebelum memasuki keraton, dari halaman yang ada tiang benderanya, kita harus melalui lagi sebuah gerbang. Gerbang masuk ini juga terdiri dari dua lantai, tetapi bentuk denahnya empat persegi panjang. Lantai bawah tempat para penjaga yang bertugas selama 24 jam, sedangkan lantai atas dipakai untuk keluarga sultan beristirahat sambil menyaksikan aktivitas kehidupan rakyatnya sehari-hari.
Setelah melalui gerbang kedua dan pagar halaman inti, sampailah pada bangunan keraton. Pada bagian atas ambang pintu keraton terdapat tulisan "Alwatzsyikhubillah" yang berarti "Berpegang teguh dengan nama Allah". Di bagian atasnya tulisan ini terdapat ukiran yang menggambarkan dua ekor burung laut yang bermakna "Kekuatan Kerajaan Sambas pada angkatan laut", dan angka sembilan yang berarti bangunan keraton ini dibangun oleh sultan yang kesembilan.

Masjid Agung Sambas yang dibangun oleh Sultan Abubakar Tajuddin (1848-1853). Letaknya di sebelah baratdaya keraton (Dok. Puslitarkenas).
Di dalam kompleks keraton terdapat tiga buah bangunan. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan yang berukuran 5 x 26 meter. Pada masa lampau bangunan ini berfungsi sebagai dapur dan tempat para juru masak keraton. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan lain yang ukurannya sama seperti bangunan dapur. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat Sultan dan pembantunya bekerja. Dari bangunan tempat Sultan bekerja dan bangunan utama keraton dihubungkan dengan koridor beratap dengan ukuran panjang 5,90 meter dan lebar 1,50 meter.
Di bagian dalam bangunan tempat Sultan dan pembantunya bekerja, tersimpan beberapa benda pusaka kesultanan, di antaranya singgasana kesultanan, pedang pelantikan Sultan, gong, tombak, payung kuning yang merupakan lambang kesultanan, dan meriam lele. Meriam lele yang jumlahnya tujuh buah hingga sekarang masih dianggap barang keramat dan sering diziarahi penduduk. Masing-masing meriam yang berukuran kesil ini mempunyai nama, yaitu Raden Mas, Raden Samber, Ratu Kilat, Ratu Pajajaran, Ratu Putri, Raden Pajang, dan Panglima Guntur.
Bangunan utama keraton berukuran 11,50 x 22,60 meter. Terdiri atas tujuh ruangan, yaitu balairung terletak di bagian depan, kamar tidur sultan, kamar tidur istri sultan, kamar tidur anak-anak sultan, ruang keluarga, ruang makan, dan ruang khusus menjahit. Di bagian atas ambang pintu yang menghubungkan balairung dan ruang keluarga, terdapat lambang Kesultanan Sambas dengan tulisan "Sultan van Sambas" dan angkatahun 15 Juli 1933. Angka tahun ini merupakan tanggal peresmian bangunan keraton. Di bagian dalam bangunan ini, pada kamar tidur Sultan tersimpan barang-barang khazanah Kesultanan Sambas, di antaranya tempat peraduan sultan, pakaian kebesaran, payung kesultanan, pedang, getar, puan, dan meja tulis Sultan. Pada bagian dinding terpampang gambar-gambar keluarga Sultan yang pernah memerintah Sambas.



Sejarah Kerajaan Mempawah

Repro Foto : Pertemuan dengan Sultan Sambas Moehammad Syaifuddin (duduk di tengah), Panembahan Mempawah Gusti Ibrahim Mohammad Syafiuddin (kanan) dan Sultan Pontianak Syarif Oesman Alkadrie (kiri).


Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Sebelum terkenalnya Kerajaan Mempawah yang dikenal dengan Istana Amantubillah dan Opu Daeng Manambon, telah ada jauh kebelakang kerajaan Dayak yang ketika itu sangat populer dikenal di Kalimantan Barat. Dan apabila akan mencoba menuliskan sebuah kerajaan di Kalimantan Barat sebelah Barat khususnya, maka tidak dapat dilepaskan kaitan dan rangkaiannya dengan penduduk aslinya yaitu Suku Dayak yang mula pertama menjadi raja dan penguasa.

Sebagaimana dituturkan penulis sejarah Kerjaan Mempawah, Ellyas Suryani Soren, ditemui dikediamannya di Jalan Gusti Ibrahim Safiudin, Gang Berkat I, MempawahHilir, Minggu (23/12), kemarin, mengatakan, masuknya Agama Islam di Indonesia pada akhir abad ke 13 sekitar 1292 lalu, melalui Pulau Sumatera bagian Utara (Aceh), yang meluas sampai ke Pulau Jawa, maka berangsur-angsur runtuhlah kerajaan besar Majapahit yang terpusat di Pulau Jawa. Dan terdapatlah pulau besar yang belum pernah disentuh oleh penyebaran Agama Islam.

“Kerajaan Melayu (Islam) di Kalimantan Barat tumbuh sebelum Imperium Melaka jatuh ketangan Portugis pada abat ke 16, sebagaimana diketahui adanya kerajaan Mempawah, Kerajaan Sambas, Kerajaan Matan (Ketapang) dan sejumlah kerajaan kecil di daerah pedalama,” katanya.

Perkembangan sebuah Kerajaan Melayu di Kalimantan Barat, khususnya Sambas dan Mempawah, termasuk Ketapang tidak terlepas dari kontribusi pahlawan-pahlawan Bugis yang memainkan peran di kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung.

“Kerajaan mempawah lebih dikenal pada masa Pemerintahan Opu Daeng Manambon yaitu sejak 1737-176, sebenarnya kerajaan Mempawah itu sudah ada sebelumnya diperkirakan sejak tahun 1380,” katanya.

Lanjutnya lagi pertama kali Kerajaan Mempawah berdiri, pusat pemerintahannya bukanlah terletak di Mempawah seperti yang dilihat bekas-bekas peninggalannya sekarang. Tetapi pusatnya terletak di Pegunungan Sidiniang (Mempawah Hulu). Kerajaan yang terkenal pada saat itu adalah Kerajaan Suku Dayak, adapun penguasa dari kerajaan suku Dayak adalah Patih Gumantar. Pada Kerajaan Patih Gumantar disebut kerajaan Bangkule Rajakng, ibukotanya ditetapkan di Sadiniang, bahkan kerajaannya dinamakan Kerajaan Sadiniang.

“Pada masa kekuasaan Patih Gumantar, Kerajaan Bangkule Rajakng berada dalam era kejayaan,” ucapnya.

Sehingga kerajaan tetangga yang ingin merebutnya yaitu Kerajaan Suku Biaju (Bidayuh) di Sungkung, maka terjadi perang kayau mengayau (memenggal kepala manusia). Meskipun Patih Gumantar sangat berani, namun dengan adanya serangan mendadak. Patih Gumantar kalah dan kepalanya terkayau (terpenggal) oleh orang-orang Suku Bidayuh, sejak kematian Patih Gumantar kerajaan Bangkule Rajakng mengalami kehancuran.

“Beberapa abad kemudian kira-kira tahun 1610, Kerajaan Suku Dayak bangkit kembali di bawah kekuasaan Raja Kudong dan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Pekana (sekarang dinamakan Karangan), namun berdirinya kerajaan ini tidak ada hubungannya dengan Patih Gumantar,” katanya.

Lanjutnya lagi, setelah Raja Kudong wafat pemerintahan diambil alih oleh Raja Senggaok dari pusat kerajannya dipidahkan ke Senggaok ( masih di hulu Sungai Mempawah). Raja Senggaok lebih dikenal dengan sebutan Panembahan Senggaok yang mempunyai istri bernama Puteri Cermin yaitu salah satu puteri Raja Qahar dari kerajaan Baturizal Indragiri Sumatera dan mereka dikarunia seorang anak yang diberi nama Mas Indrawati.

“Pada saat perkawinan raja Senggaok dan Puteri Cermin, diramalkan seorang ahli nujum apabila kelak lahir seoarang anak perempuan dari hubungan mereka maka kerajaan tersebut akan diperintah oleh seorang raja yang berasal dari kerajan lain. Ketika usia Mas Indarwati telah cukup dewasa, ia dikawinkan dengan Sulthan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Matan (Ketapang). Dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang puteri berparas cantik yang diberi nama Puteri Kesumba,” paparnya.

Ramalan ahli nujum terhadam Raja Senggaok dan Pitri Cermin apabila kelak lahir seoarang anak perempuan dari hubungan mereka maka kerajaan tersebut akan diperintah oleh seorang raja yang berasal dari kerajan lain ternyata menjadi kenyataan

“Ternyata apa yang diramalkan ahli nujum itu benar adanya. Setelah berakhir pemerintahan Raja Senggaok. Kerajaan Mempawah diperintah oleh Raja Opu Daeng Manambon pelaut ulung dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan,” kata Ellyas Suryani Soren melanjutkan ceritanya yang pernah ditulisnya dalam buku Legenda dan Cerita Rakyat Mempawah.

Maka dari itu, Ellyas menjelaskan, Opu Daeng Manambon bukanlah orang Kaliamantan asli, beliau beserta keempat adik-adiknya berasal dari Kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung dan pemberani. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya merantau mengarungi lautan luas menuju Banjarmasin, Betawi, berkeliling sampai Johor, Riau, Semenajung Melayu akhirnya sampai pula di daerah Kerajaan Tanjungpura (Mantan).

“Dalam perantauannya, kelima bersaudara tersebut banyak membantu kerajaan-kerajaan kecil yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan seperti terlibat pada suatu peperangan, baik perang saudara ataupun baru diserang kerajaan lain. Karena kebiasaan tersebut dan sifat suka menolong terhadap pihak yang lemah inilah mereka terkenal sampai dimana-mana,” katanya.

Dan terbukti apa yang dilakukan kelima saudara tersebut ketika datang di Kerajaan Tanjungpura. Pada saat itu Kerajaan Tanjungpura sedang terjadi perang saudara, disebabkan adik kandung Sultan Muhammad Zainuddin yang bernama Pangeran Agung menyerang Sultan Muhammad Zainuddin. Kelima saudara tersebut berhasil membantu memadamkan pemberontakan dan perampasan tahta kerajaan dari Pangeran Agung. Bahkan Opu daeng Manambon berhasil mempersunting Puteri Sultan Muhammad Zainuddin yaitu Puteri Kesumba cucu dari Panembahan Senggaok.

“Dari perkawinan Opu Daeng Manambon dengan Putri Kesumba, lahirlah sepuluh orang putra puteri, tetapi yang paling terkenal yaitu Utin Chandramidi dan Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesuma Jaya,” katanya.

Lanjutnya lagi kertika Opu Daeng Manambon sampai di Senggaok, diadakan serah terima dari Pangeran Adipati kepada Opu Daeng Manambon, karena Opu Daeng Manambon adalah cucu menantu Panembahan Senggaok. Sehingga Opu Daeng Manambon memangku jabatan Raja Mempawah yang ke tiga dandia memindahkan pusat Kerajaan Mempawah di Sebukit Rama ( kira-kira 10 Km ) dari Kota Mempawah.

“Pemerintahan yang dilaksanakan Opu Daeng Manambon berjalan lancar beliau termasuk seorang raja yang bijaksana dan penduduknya beragama Islam serta taat. Selain itu Opu Daeng Manambon ini selalu bermusyawarah dengan bawahannya dalam memecahkan segala persoalan di kerajaan,” tuturnya.

Seperti yang diuraikan diatas tadi, dari kesepuluh putra-putri Opu Daeng Manambon hanya putrinya Utin Chandramidi adalah istri Sultan Abdurrahman Alkadrie, raja pertama Kerajaan Pontianak sehingga nama tersohornya sampai saat ini. Sedangkan putranya Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesuma Jaya, selain dia sebagai raja pengganti ayahnya, juga lebih terkenal itu dengan Raja yang paling anti dengan penjajah (Belanda) dengan sumpahnya, jasadnya diharamkan untuk dimakamkan di tanah yang di injak oleh Penjajah Belanda.

Setelah Opu Daeng Manambon wafat tanggal 26 Syafar 1175 Hijriah dan dimakamkan di Sebukit Rama yang selalu diramai dikunjungai masyarkat baik dari Kota Mempawah maupun daerah lain. Dimana kawasan makam Opu Daeng Manambon akan dikembangan menjadi kawasan wisata sejarah Kabupaten Pontianak. Dan ada keunikan yang ada disekitar makam dimana jumlah tangga selalu berubah dan setiap orang yang menghitung jumlahnya tidak akan pernah sama dengan orang lain.

“Setelah wafat Opu Daeng Manambon maka tampuk kerajaan diserahkan kepada Gusti Jamiril anaknya yang bergelar Panembahan Adijaya Kesuma Jaya. Dimana pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mempawah selalu bertempur melawan Belanda. Dan masa pemerintahan Gusti Jamiril pula, kerajaan Mempawah mengalami masa keemasan,” kata Ellyas Suryani Soren yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Adat Budaya Melayau Kabupaten Pontianak.

Karena Panembahan Adijaya Kesuma mampu memimpin Kerajaan Mempawah dengan baik, kerajaannya menjadi suatu kerajaan yang makmur, akan tetapi beliau diifitnah membenci dan mau memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tentunya Belanda murka dan mengerahkan ratusan prajuritnya yang bermarkas di Pontianak untuk menyerang Kerajaan Mempawah.

“Melihat situasi yang tidak baik, akhirnya Panembahan Adijaya Kesuma mengambil keputusan memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mempawah di Karangan yang letaknya di Mempawah Hulu,” katanya

Keputusan tersebut diambil karena pada masa itu hubungan baik komunikasi maupun transportasi dari Mempawah ke Karangan sangat sulit sehingga gerakan pasukan Belanda menuju Karangan berjalan lamban sekali. Selain itu kebencian Panembahan Adijaya Kusuma terhadap penjajah Belanda semakin menjadi-jadi,” kata pria setengah baya ini.

Namun Panembahan Adijaya Kesuma sampai wafatnya terus berusaha mengusir Belanda. tetapi belum juga berhasil. Sebelum wafat beliau beramanah apabila meninggal dunia beliau tidak rela dikuburkan di luar kota Karangan, karena beliau tidak rela jenazahnya dijamah oleh Belanda. Dan setelah Gusti Jamiril (Panembahan Adijaya kesuma) wafat, jabatan raja diserahkan kepada anaknya Gusti Jati dan bergelar Sultan Muhammad Zainal Abidin dan kedudukannya adalah di Mempawah yang berarti bahwa beliaulah sebagai pendiri kota Mempawah ini.

Kemudian sebagai pengantinya setelah Sultan Muhammad Zainal Abidin meninggal digantikan oleh adiknya Gusti Amir yang bergelar Panembahan Adinata Karma Oemar Kamaruddin.

“Setelah beliau wafat tampuk kekuasaan diserahkan kepada anaknya Panembahan Mukmin. Namun ajal ditangan Allah SWT memang manusia punya rencana, tetapi Allah SWT juga yang menentukan segalanya, karena setelah selesai penobatan Panembahan Mukmin wafat dan sebab itu dia disebut Raja Sehari,” ucapnya.

Kemudian sebagai penggantinya adalah adiknya bernama Gusti Mahmud dan bergelar Panembahan Muda Mahmud. Panembahan Usman putera dari Panembahan Mukmin, kemudian naik tahta kerajaan setelah Panembahan Muda Mahmud mangkat.

“Panembahan Usman ketika dia menjadi raja bergelar Panembahan Usman Natajaya Kesuma dan mangkat pada tanggal 6 Jumadil Awal tahun 1280 Hijriah di makamkan di Pulau Pedalaman,” ujarnya.

Setelah wafat Panembahan Usman, maka yang memegang tampuk Kerajaan Mempawah adalah putera Panembahan Muda Mahmud bernama Panembahan Ibrahim Muhammad Tsafiudin, pada saat pemerintahan Panembahan Ibrahim Muhammad Tsafiudin inilah, Belanda mulai lagi menyakiti hati rakyat Mempawah sehingga tahun 1941 timbul pemberontakan Suku Dayak terhadap Belanda. Apalagi Belanda sudah mulai menggunakan kekerasan dan memaksa rakyat membayar pajak. Dan peristiwa ini disebut Perang Sangking, jelas rakyat Mempawah pada waktu itu mulai antisipasi terhadap Belanda.

Kemudian setelah Panembahan Ibrahim Muhammad Tsafiudin ini wafat, maka semulanya pimpinan kerajaan akan diserahkan kepada Puteranya Gusti Muhammad Taufik, tetapi karena puteranya ini belum dewasa, maka kerajaan dipimpin sementara oleh Pangeran Ratu Suri kakak dari Gusti Muhammad Taufik sendiri.

Setelah beberapa tahun kemudian, Gusti Muhammad Taufik naik tahta pada tahun 1902 M dan kemudian bergelar Panembahan Muhammad Taufik Accamaddin. Dua tahun 1944, Panembahan Muhammad Taufik Accamaddin ini ditangkap oleh Jepang, bersama-sama Raja-raja daerah lainnya serta para Pemimpin Pemuka Masyarakat.

Kemudian 12 kepala Swapraja beserta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ditangkap Jepang yang akan memberontak terhadap rezim “Pemerintah Bala Bantuan Tentara Jepang” tersebut semuanya dihukum mati.
Korban pembunuhan Jepang pada waktu itu tidak kurang dari 21.037 orang. Dan sebagian dari pada korban tersebut dikuburkan di Mandor dalam semak belukar.

Beliau meninggalkan empat orang putera-puteri, yaitu Pangeran Mohammad yang sekarang dikenal dengan nama Drs. H. Jimmi Mohammad Ibrahim, kedua Pangeran Feitsal Taufik, Pangeran Abdullah dan Panggeran Taufikiah.
Pada masa kedudukan Jepang, dibentuklah Bestuur Komisi sebagai pengganti Raja yang diketuai oleh Pangeran Wiranata Kesuma (Tahun 1944-1946).

Sebelum pendaratan pasukan sekutu di Kalimantan Barat, Pangeran Mohammad yang baru berusia 13 tahun pernah diangkat sebagai tokoh (Panembahan) Mempawah oleh Pemerintah Bala Tentara Jepang dalam suatu upacara di depan Gedung Kerapatan.
Dan kemudian dilakukan upacara penobatan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pada tahun1946 Belanda (NICA) datang kembali ke Mempawah dam mencoba mengangkat Panembahan (Raja) lagi.

Karena pada waktu itu Panembahan Pangeran Mohammad (Drs. Jimmi Mohammad Ibrahim) belum dewasa dan ingin melanjutkan sekolahnya, karena pada waktu itu baru duduk di kelas V SD (Jokio Ko Gakko), meskipun sudah pernah dinobatkan secara formil menjadi Panembahan, tetapi tidak bersedia diangkat kembali, maka diangkatlah Gusti Musta’an sebagai Raja sementara dengan gelar “Wakil Panembahan” sampai tahun 1957. Setelah Pangeran Mohammad dewasa, kemudian beliau menyatakan diri tidak bersedia diangkat sebagai Raja menggantikan ayahnya, dan masih tetap ingin melanjutkan sekolahnya di Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta.

Dan disinilah berakhirnya kepemimpinan kerajaan Mempawah, dan sejarah menunjukan bahwa Kerajaan Mempawah sejak berdiri hingga berakhir sudah mengalami perpindahan pusat Kerajaan sampai 5 (lima) kali. Daerah-daerah yang pernah ditempati sebagai pusat pemerintahannya adalah, Pengunungan Sidiniang, Pekana, Senggaok, Sebukit Rama, dan Mempawah.

Dan Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan ini dibagi atas 2 (dua) zaman, yaitu zaman Hindu dan Islam. Pada zaman Hindu Pemerintahan Kerajaan Dayak dalam kekuasaan Patih Gumantar pusat pemerintahannya terletak di Pegunungan Sidiniang, Raja Kudong pusat pemerintahannya terletak di Pekana (Karangan), Panembahan Senggaok pusat pemerintahannya terletak di Senggaok.

Sedangkan pada zaman Islam dipimpin oleh Opu Daeng Manambon bergelar Pangeran Mas Surya Negara, Gusti Jamiril bergelar Panembahan Adijaya Kesuma Jaya, Syarif Kasim bin Abdurrahman Alkadrie, Syarif Hussein bin Abdurrahman Alkadrie, Gusti Jati bergelar Sulthan Muhammad Zainal Abidin, Gusti Amir bergelar Panembahan Adinata Krama Umar Kamaruddin, Gusti Mukmin bergelar Panembahan Mukmin Natajaya Kesuma, Gusti Mahmud bergelar Panembahan Muda Mahmud Accamaddin, Gusti Usman bergelar Panembahan Usman, Gusti Ibrahim bergelar Panembahan Ibrahim Muhammad Tsafiuddin dan Gusti Taufik bergelar Panembahan Taufik Accamaddin.

Asal Muasal Kerajaan Mempawah

Berawal Dari Bangkule Rajank

Kerajaan Mempawah banyak dikenal orang karena pemerintahan raja Opu Daeng Menambon pada 1737-1761. Namun, kerajaan ini sebelumnya sudah ada jauh sebelumnya, sekitar 1380.
Pusat pemerintahan Kerajaan Mempawah pertama kali berdiri di pegunungan Sadaniang. Kerajaan yang terkenal pada saat itu adalah kerajaan suku Dayak, yang dipimpin oleh Raja Patih Gumantar.
Nama kerajaannya adalah Bangkule Rajank, dengan ibukota yang ditetapkan di Sadaniang. Kerajaan tersebut lebih terkenal dengan nama kerajaan Sadaniang, yang menjadi pusat pemerintahan pada saat itu.
Kejayaan kerajaan Bangkule Rajank membuat Kerajaan Suku Biaju (Bidayuh) di Sungkung ingin menguasainya. Perangpun timbul untuk merebut kekuasaan dari tangan Patih Gumantar.
Peperangan kala itu dilakukan dengan cara Kayau (memenggal kepala manusia). Serangan yang tiba-tiba dari kerajaan Bidayuh, membuat Patih Gumantar mengalami kekalahan. Raja yang terkenal gagah berani itu, meninggal akibat terkayau oleh lawannya.
Sejak kematian Patih Gumantar, perlahan-lahan kerajaan Bangkule Rajank mengalami kehancuran. Namun, kerajan ini bangkit kembali sekitar 1610 di bawah pimpinan Raja Kudong.
Kerajaan yang baru terisi oleh Raja Kudong setelah terjadinya perang Kayau, merupakan kepemimpinan baru yang bukan berasal dari keturunan Patih Gumantar. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Pekana (sekarang dinamakan Karangan).
Pengganti Raja Kudong adalah Raja Senggaok yang lebih dikenal sebagai Panembahan Senggaok. Pusat pemerintahanpun berpindah lagi ke Senggaok (hulu sungai Mempawah). Raja ini menikahi seorang putri Raja Qahar dari kerajaan Baturizal Indragiri, Sumatera, yang bernama Puteri Cermin.
Ketika mereka menikah, seorang tukang nujum meramal kehidupan mereka. Tukang nujum mengatakan, bila Panembahan Senggaok dan Puteri Cermin melahirkan seorang putri, maka kerajaan nantinya akan diperintah oleh raja yang berasal dari kerajaan lain.
Hasil pernikahan tersebut melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Mas Indrawati. Ketika putri mahkota beranjak dewasa, ia menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari kerajaan Matan (Ketapang).
Mas Indrawati melahirkan seorang putri yang berparas cantik. Sultan Muhammad Zainuddin menamai anaknya itu Putri Kesumba, yang akhirnya menikah dengan Opu Daeng Menambon.

Raja Seorang Pelaut
Opu Daeng Menambon bukanlah orang Kalimantan asli. Ia beserta empat orang adiknya berasal dari kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan. Mereka terkenal sebagai pelaut yang handal dan merantau keluar dari tanah kelahirannya.
Lautan yang mereka arungi antara lain Banjarmasin, Betawi, berkeliling hingga Johor, Riau, Semenanjung Melaka. Selama mengarungi lautan, mereka banyak membantu kerajaan-kerajaan kecil yang mengalami kesulitan.
Bantuan yang mereka lakukan tersebut berbentuk membantu kerajaan kecil berperang, baik perang saudara maupun diserang oleh kerajaan lain. Seringnya mereka memenangi peperangan mengakibatkan mereka dikenal banyak orang dan kerajaan.
Merekapun sampai di daerah Kerajaan Tanjungpura (Matan), yang sedang mengalami perang saudara. Penyebab perang tersebut adalah Sultan Muhammad Zainuddin diserang oleh adik kandungnya yang bernama Pangeran Agung.
Pemberontakan dan perampasan tahta kerajaan oleh Pangeran Agung berhasil dipadamkan oleh Opu Daeng Menambon beserta adiknya. Bahkan, Opu Daeng Menambon boleh mempersunting Putri Kesumba. Mereka dikaruniai sepuluh anak, diantaranya adalah Utin Chandramidi dan Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesuma Jaya.
Sekitar tahun 1740, Opu Daeng Menambon dan istrinya menuju ke Mempawah. Merekapun mengunjungi Senggaok dan dilakukan serah terima pemerintahan dari Pangeran Adipati kepada Opu Daeng Menambon. Pusat kerajaan dipindahkan ke Sebukit Rama (sekitar 10 kilometer dari Kota Mempawah).
Opu Daeng Menambon dikenal sebagai raja yang bijaksana. Penduduknya beragama Islam dan taat. Ia selalu bermusyawarah dengan bawahannya dalam memecahkan segala persoalan yang terjadi di kerajaannya.
Gusti Jati Pendiri Kota Mempawah
Gusti Jamiril atau Panembahan Adijaya Kesuma Jaya merupakan penerus tahta kerajaan Mempawah setelah Opu Daeng Menambon meninggal dunia pada 26 Syafar 1175 Hijriah. Masa kepemimpinan Gusti Jamiril membawa kemakmuran wilayah kerajaan yang dikuasainya.
Masa keemasan Gusti Amiril tersebut, bersamaan dengan masa penjajahan Belanda. Bahkan, kerajaan Mempawah selalu bertempur melawan Belanda. Hal itu disebabkan, raja Mempawah diisukan membenci dan akan memberontak pemerintahan Hindia Belanda.
Kabar tersebut membuat Belanda murka dan mengirimkan tentara prajurit yang bermarkas di Pontianak untuk menyerbu kerajaan Mempawah. Gusti Amiril yang mengetahui adanya penyerbuan, memutuskan memindahkan pusat pemerintahan ke Karangan.
Akibat sulitnya medan perjalanan dari Mempawah menuju Karangan, gerakan pasukan Belanda menjadi lamban dan gagal. Kebencian Panembahan Adijaya Kesuma Jaya semakin menjadi kepada Belanda.
Selama hayatnya, Gusti Jamiril berusaha untuk mengusir penjajah Belanda. Bahkan, sebelum meninggal, ia berpesan apabila meninggal dunia, dirinya tidak rela dikebumikan ke luar dari Karangan.
Jabatan raja sepeninggal Gusti Jamiril dipimpin oleh anaknya, Gusti Jati yang bergelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Kedudukan Gusti Jati yang berada di Mempawah, dipercaya sebagai pendiri Kota Mempawah.
Kedudukan Gusti Jati digantikan oleh adiknya yang bernama Gusti Amir dan bergelar Panembahan Adinata Karma Oemar Kamaruddin. Setelah Gusti Amir wafat, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Panembahan Mukmin.
Namun, usai penobatan kerajaan dilakukan, Panembahan Mukmin meninggal dunia. Iapun dikenal dengan sebutan Raja Sehari. Karena putranya masih kecil dan dirasa belum mampu mengurus kerajaan, penerus kepemimpinan kerajaan diserahkan kepada adiknya, Gusti Mahmud, yang bergelar Panembahan Muda Mahmud.
Wafatnya Gusti Mahmud digantikan oleh putra Panembahan Mukmin yang bernama Panembahan Usman dan bergelar Panembahan Usman Natajaya Kesuma. Ia mangkat pada 6 Jumadil, awal 1280 Hijriah, dan dimakamkan di Pulau Pedalaman.
Perjuangan Melawan Penjajah
Selepas Panembahan Usman wafat, tampuk kepemimpinan Kerajaan Mempawah dipegang oleh putra Panembahan Muda Mahmud bernama Panembahan Ibrahim Muhammad Tsaifuddin. Masa pemerintahannya inilah, pennindasan penjahan Belanda merajalela dan mengakibatkan masyarakat menderita.
Tak tahan ditindas, masyarakat mulai mengadakan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Terlebih, dengan diberlakukannya pembayaran pajak oleh masyarakat dengan cara pemaksaan.
Pemberontakan dilakukan oleh suku Dayak. Peperangan tersebut dikenal dengan nama perang Sangking, hingga mayarakat banyak merasa antipati dengan keberadaan Belanda di tanah kerajaan Mempawah.
Setelah Panembahan Ibrahim Muhammad Tsaifuddin wafat, pimpinan kerajaan yang semula akan diberikan kepada putranya, Gusti Muhammad Taufik. Tetapi, putranya tersebut belum dewasa, hingga kerajaan dipimpin sementara oleh Pangeran Ratu Suri, kakak dari Gusti Muhammad Taufik.
Pada 1902 masehi, Gusti Muhammad Taufik dirasakan sudah cukup umur untuk memimpin kerajaan. Iapun naik tahta dan bergelar Panembahan Muhammad Taufik Accamaddin. Ia ditawan oleh Belanda bersama raja-raja daerah lainnya serta para pemimpin pemuka masyarakat.
Lepas dari tawanan Belanda, Gusti Muhammad Taufik diculik oleh penjajah Jepang. Bersama para tokoh masyarakat yang diculik, ia dibunuh. Lokasi pembunuhan sekaligus tempat pemakaman terjadi di Mandor.
Gusti Muhammad Taufik meninggalkan empat orang anak. Yakni Pangeran Mohammad atau yang saat ini dikenal bernama Drs H Jimmi Mohammad Ibrahim, Pangeran Faitsal Taufik, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Ratu Hajjah Thaufiqiyah Mohammad Taufik.
Pada masa itu, dibentuklah Bestuur Komisi sebagai pengganti raja yang diketuai oleh Pangeran Wiranata Kesuma (1944-1946).

Akhir Kepemimpinan Kerajaan Mempawah
Sebelum pendaratan pasukan sekutu di Kalimantan Barat, Pangeran Mohammad yang baru berumur 13 tahun pernah diangkat menjadi panembahan (tokoh) Mempawah oleh pemerintah bala tentara Jepang dalam suatu upacara di depan gedung Kerapatan.
Tokoh-tokoh masyarakat kemudian melakukan lagi upacara penobatan yang sama pada tahun 1946. Tahun ini pula Belanda (NICA) datang lagi ke Mempawah dan mencoba mengangkat raja kembali.
Karena Panembahan Pangeran Mohammad (Drs H Jimmi Mohammad Ibrahim) belum dewasa dan ingin melanjutkan sekolahnya yang baru duduk di kelas VSD (Jokio Ko Gakko), ia tidak bersedia diangkat kembali.
Pengganti Pangeran Mohammad adalah Gusti Musta¢an yang menjadi raja sementara bergelar ¡wakil panembahan¢ hingga tahun 1955. Meskipun sudah pernah dinobatkan secara formal menjadi Panembahan dan sudah dewasa, Pangeran Mohammad menyatakan tidak bersedia menggantikan ayahnya sebagai raja.
Penolakan tersebut dikarenakan dirinya ingin terus melanjutkan pendidikannya di perguruan tingga Gadjah Mada Yogyakarta. Keputusannya itu mengakhiri kepemimpinan kerajaan Mempawah.
Sejak berdirinya kerajaan Mempawah hingga berakhirnya masa kepemimpinan berakhir, kerajaan sudah mengalami perpindahan pusat kerajaan sebanyak lima kali. Yakni pegunungan Sadaniang, Pekana, Senggaok, Sebukit Rama, dan Mempawah.
Raja yang memimpin kerajaan Mempawah dibagi dalam dua zaman, yaitu zaman Hindu dan Islam. Zaman Hindu dipimpin oleh tiga raja, sedangkan zaman Islam dipimpin oleh 13 raja.
Raja zaman Hindu adalah Patih Gumantar, Raja Kudong, dan Panembahan Senggaok. Raja zaman Islam adalah Opu Daeng Menambon, Gusti Jamiril, Syarif Kasim, Syarif Husein, Gusti Jati, Gusti Amir, Gusti Mukmin, Gusti Mahmud, Gusti Usman, Gusti Ibrahim, Muhammad Tsafiudin, Drs Gusti H Jimmi Muhammad Ibrahim, dan Ir Mardan Adijaya M Sc P Hd.

Kesultanan Kadriah

1. Sejarah

Kesultanan Kadriah berdiri pada tanggal 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H), yaitu pada masa kekuasaan Van Der Varra (1761-1775), Gubernur Jenderal VOC ke-29. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Alkadrie, merupakan putra Habib Husein Alkadrie, ulama penyebar Islam di Pontianak asal Arab. Sejak usia muda, Syarif Abdurrahman telah menunjukkan bakat dan ambisinya yang sangat besar. Ia pernah melakukan petualangan hingga ke Siak dan Palembang, mengadakan kegiatan perdagangan di Banjarmasin, dan berperang hingga berhasil menghancurkan kapal Perancis di Pasir (Banjarmasin).

Sejarah awal mula berdirinya kesultanan ini ditandai dengan keinginan Syarif Alkadrie dan saudara-saudaranya beserta para pengikutnya untuk mencari tempat tinggal setelah ayahnya meninggal pada tahun 1184 H di Kerajaan Mempawah. Dengan menggunakan 14 perahu mereka menyusuri Sungai Peniti hingga pada akhirnya mereka menetap di sebuah tanjung bernama Kelapa Tinggi Segedong. Namun, Syarif Alkadrie merasa bahwa tempat tersebut tidak tepat untuk didiami, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan balik ke hulu sungai melalui Sungai Kapuas Kecil. Ketika menyusuri sungai tersebut rombongan Syarif Alkadrie menemukan sebuah pulau kecil bernama Batu Layang. Mereka kemudian singgah sejenak. Konon mereka pernah diganggu oleh hantu-hantu di sana yang menyebabkan Syarif Alkadrie meminta anggotanya untuk mengusirnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menyusuri Sungai Kapuas.

Pada tanggal 23 Oktober1771 (14 Rajab 1184 H), tepatnya menjelang subuh, mereka akhirnya sampai di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Rombongan Syarif Alkadrie kemudian menebang pohon-pohon di hutan selama delapan hari guna keperluan membangun rumah, balai, dan sebagainya. Di tempat itulah Kesultanan Kadriah berdiri beserta Masjid Djami‘(yang telah berdiri sebelumnya) dan Keraton Pontianak (yang berdiri setelah berdirinya kesultanan).

Pada tanggal 8 bulan Sya‘ban tahun 1192 H, Syarif Alkadrie akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak (Kesultanan Kadriah) dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al Habib Alkadrie. Acara penobatan tersebut juga dihadiri oleh Raja Muda Riau, Raja Mempawah, Landak, Kubu, dan Matan. Kesultanan ini merupakan kerajaan paling akhir yang ada di Kalimantan dan sebagai cikal bakal berdirinya Kota Pontianak. Setelah kesultanan Kadriah berakhir, sistem pemerintahan kesultanan secara otomatis berubah menjadi sistem pemerintahan Kota Pontianak.

2. Silsilah

Kesultanan Kadriah dipimpin oleh delapan sultan, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950 sebagaimana berikut ini:
Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie (1771-1808)
Sultan Syarif Kasim Alkadrie (1808-1819)
Sultan Syarif Osman Alkadrie (1819-1855)
Sultan Syarif Hamid Alkadrie (1855-1872)
Sultan Syarif Yusuf Alkadrie (1872-1895)
Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895-1944)
Sultan Syarif Thaha Alkadrie (1944-1945)
Sultan Syarif Hamid II Alkadrie (1945-1950)

3. Periode Pemerintahan

Kesultanan ini berlangsung selama hampir dua abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan ini masih eksis terdapat delapan sultan yang pernah berkuasa. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak.

Pada tahun 1943-1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Puncaknya, pada tanggal 16 Oktober 1943 terjadi pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berabagai golongan. Mereka bersepakat untuk merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Jepang dan mendirikan Negeri Rakyat Kalimantan Barat dengan lengkap 18 menterinya.

Pada tanggal 8 Desember 1943, mereka kembali melakukan serangan terhadap Jepang. Oleh karena perjuangan mereka dapat disusupi, maka pada tanggal 23 Oktober 1943, terjadi penangkapan terhadap sejumlah tokoh di kalangan Indonesia, Cina, Arab, India, dan juga Jepang. Pada tanggal 24 Januari 1944 terjadi penangkapan periode kedua, yaitu Dr. Rubini dan istri, Demang Muslim Nataprana, dan semua raja di Kalimantan Barat, seperti Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan Muhammad Yusuf Alkadrie (Sultan Pontianak), Muhammad Ibrahim Tsafiuddin (Sultan Sambas), Sultan Hamid (Panembahan Ketapang), dan sebagainya.

Ketika Sultan Syarif Hamid II Alkadrie memerintah antara tahun 1945 hingga tahun 1950, banyak kontribusi yang diberikannya kepada Indonesia. Ketika sebagai Ketua Bizonder Federal Overlag (BFO) atau Pertemuan Musyawarah Federal pada tahun 1948, ia ikut menyerahkan kedaulatan dan pengakuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pemerintah kolonial Belanda. Sultan Hamid II adalah pembuat lambang negara, yaitu burung garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila). Pada masanya, Kesultanan Kadriah kemudian berubah menjadi Kota Pontianak.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956, Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai daerah otonom dengan Pontianak sebagai ibukotanya. Kedudukan Kalimantan Barat sebagai provinsi otonom berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957 hingga tahun 1993. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Barat. Setelah eksistensi Kesultanan Kadriah berakhir tidak ada lagi bekasnya, yang ada hanyalah peninggalan sejarahnya seperti berupa keraton yang kini dijadikan salah satu obyek wisata yang menarik di Kalimantan Barat.

4. Wilayah Kekuasaan

Kekuasaan Kesultanan Kadriah meliputi wilayah yang kini dikenal dengan Provinsi Kalimantan Barat.

5. Struktur Pemerintahan

(Dalam proses pengumpulan data)

6. Kehidupan Sosial-Budaya

Kesultanan Kadriah merupakan kerajaan terbesar di wilayah Kalimantan beserta kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Sambas dan Kerajaan Banjar. Kesultanan Kadriah berkembang pesat karena didukung dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan yang menyebabkan banyaknya kapal nusantara dan asing yang datang ke pelabuhan tersebut untuk memasarkan berbagai jenis barang dagang. Di antara jenis barang yang dimaksud adalah: berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, kelapa, dan sebagainya. Proses ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang kemudian banyak mengembangkan kegiatan ekonomi, pertanian, dan perdagangan.

Tidak sedikit dari para pendatang yang kemudian bermukim di daerah ini. Setiap pendatang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda diberikan tempat tersendiri untuk bermukim. Sehingga nama-nama daerah (kampung) lebih menunjukkan karakteristik ras dan etnisitas, seperti ada Kampung Bugis, Melayu, Tambelan Sampit, Banjar, Bali, Bangka-Belitung, Kuantan, Kamboja, Bansir, Saigon, Arab, Tanjung, Kapur, Parit Mayor, dan sebagainya. Adanya kampung-kampung tersebut menunjukkan bahwa komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah terdiri dari keturunan pribumi (termasuk Melayu), Arab, Cina, Eropa, dan sebagainya. Heterogenitas etnik merupakan ciri utama komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah (kini namanya Pontianak).

Masyarakat Pontianak dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan, agama, dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku, yaitu: pertama, komunitas suku Dayak yang tinggal di daerah pedalaman. Komunitas ini dikenal tertutup, lebih mengutamakan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural. Kedua, komunitas Melayu, Bugis, dan Arab, yang dikenal sebagai penganut Islam terbesar di daerah ini yang lebih menekankan aspek sosio-historis sebagai kelas penguasa. Ketiga, imigran Cina yang tinggal di daerah pesisir, yang dikenal sebagai satu kesatuan sosio-ekonomi.

Di samping etnisitas, agama masyarakat Pontianak pun beragam. Suku Melayu umumnya banyak menganut Islam, suku Dayak banyak menganut ajaran animisme, dan suku imigran Cina biasanya banyak yang menganut selain keduanya. Suku dayak yang telah menganut agama Islam meninggalkan atau melepaskan identitas dirinya dan kemudian menjadi suku Melayu. Artinya bahwa selain terjadi proses Islamisasi di wilayah daratan Kalimantan Barat juga terjadi proses Melayunisasi, terutama terhadap suku Dayak non-Muslim. Perkembangan selanjutnya menandakan bahwa suku Melayu dapat memiliki kapasitas sebagai “pribumi asli” yang kedudukannya sama dengan suku Dayak. Hubungan antara etnisitas dan pegangan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sosio-budaya masyarakat Pontianak dapat disimpulkan sebagai suatu hubungan di mana “penduduk yang bertetangga, serumpun, dan mempunyai latar belakang yang sama bisa akan jadi berbeda apabila mereka memasuki kelompok masyarakat berdasarkan agama yang dianutnya”.

SULTAN HAMID II ADALAH PERANCANG LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

(By Yayasan Sultan Hamid II Jakarta)

Sepanjang orang Indonesia, siapa tak kenal burung garuda berkalung perisai yang merangkum lima sila (Pancasila), Tapi orang Indonesia mana sajakah yang tahu, siapa pembuat lambang negara itu dulu?

DIA adalah Sultan Hamid II, yang terlahir dengan nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung sultan Pontianak; Sultan Syarif Muhammad Alkadrie. Lahir di Pontianak tanggal 12 Juli 1913. Dalam tubuhnya mengalir darah Indonesia, Arab --walau pernah diurus ibu asuh berkebangsaan Inggris. Istri beliau seorang perempuan Belanda yang kemudian melahirkan dua anak --keduanya sekarang di Negeri Belanda.

Syarif Abdul Hamid Alkadrie menempuh pendidikan ELS di Sukabumi, Pontianak, Yogyakarta, dan Bandung. HBS di Bandung satu tahun, THS Bandung tidak tamat, kemudian KMA di Breda, Negeri Belanda hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada kesatuan tentara Hindia Belanda.

Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya, pada 10 Maret 1942, ia tertawan dan dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada Sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945 dia diangkat menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II.

Dalam perjuangan federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) berdasarkan konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC, IJC dan KMB di Indonesia dan Belanda.

Sultan Hamid II kemudian memperoleh jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran.

Pada tanggal 21-22 Desember 1949, beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio, Westerling yang telah melakukan makar di Tanah Air menawarkan “over commando” kepadanya, namun dia menolak tegas. Karena tahu Westerling adalah gembong APRA. Selanjutnya dia berangkat ke Negeri Belanda, dan pada 2 Januari 1950, sepulangnya dari Negeri Kincir itu dia merasa kecewa atas pengiriman pasukan TNI ke Kalbar - karena tidak mengikutsertakan anak buahnya dari KNIL.

Pada saat yang hampir bersamaan, terjadi peristiwa yang menggegerkan; Westerling menyerbu Bandung pada 23 Januari 1950. Sultan Hamid II tidak setuju dengan tindakan anak buahnya itu, Westerling sempat dimarah.

Sewaktu Republik Indonesia Serikat dibentuk, dia diangkat menjadi Menteri Negara Zonder Porto Folio dan selama jabatan menteri negara itu ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara.

Berdasarkan transkrip rekaman dialog Sultan Hamid II dengan Mas Agung (18 Juli 1974) sewaktu penyerahan file dokumen proses perancangan lambang negara, disebutkan “ide perisai Pancasila” muncul saat Sultan Hamid II sedang merancang lambang negara. Dia teringat ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, di mana sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila divisualisasikan dalam lambang negara.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis terdiri dari M Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Purbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah berdasarkan perintah Pasal 3 Ayat 3 Konstitusi RIS 1949.

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” 1978 halaman 108 untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima Pemerintah RIS dan DPR RIS adalah rancangan Sultan Hamid II. Sedangkan Karya M Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang.sebagaimana pernyataan Moh Hatta; “Patut pula ditambahkan sebagai catatan bahwa lambang dengan tulisan yang mempunyai arti yang demikian mendalam itu, dipadukan menjadi seperti sekarang ini, dengan melalui sayembara waktu RIS dulu dan dilaksanakan oleh Menteri Priyono.banyak gambar yang masuk waktu itu, tetapi yang terbaik akhirnya ada dua buah, satu dari Muhammad Yamin dan yang satu dari Sultan Hamid. Yang diterima oleh Pemerintah dan DPR adalah dari Sultan Hamid, yakni seperti sekarang ini. Adapun dari Muhammad Yamin di tolak. Karena disana ada gambar sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak disengaja atau tidak pengaruhj Jepang. Saya berpendapat bahwa apa yang ada sekarang itu, seperti uraian saya sudah tepat dan bernilai abadi bagi kehidupan negara dan bangsa Indonesia” (lihat gambar 2 dan gambar 8)

Pendapat Bung Hatta juga dikuatkan dengan pernyataan G.Soenaryo pada Majalah Forum Keadilan Edisi No 19 Tahun 1990 : “Garuda Pancasila yang merupakan salah satu atribut Negara Indonesia sekarang inipun sejarah lengkap belum terungkap, baik secara populer, apalagi secara ilmiah. Dari sejarah, memang Lambang Negara Republik Indonesia ini merupakan rancangan Sultan Hamid II,”

Pendapat yang senada adalah dari Wartawan Senior Berita Buana, Solichin Salam setelah berwancara dengan Bung Hatta. Menyatakan : “Apabila kita teliti gambar lambang negara kita sekarang ini, maka jelas benar keterangan bung Hatta, bahwa yang dipilih adalah rancangan lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II, dengan ada garis tebal yang merupakan ciri khasnya, yaitu Garis Khatulistiwa, Dalam merancang lambang negara ini Sultan Hamid II mempunyai konsultan berkembangsaan Perancis, yakni Ruhl ahli lambang (Semiotic). Sebaliknya Yamin dalam menjalankan tugas, juga berkonsultasi dengan Ruhl”

Ahli sejarah Konstitusi juga menyatakan hal yang sama, AB Kusuma menyatakan 1997 berdasarkan hasil wawancara peneliti (Turiman,SH) dalam tesisnya ha; 90 menyatakan : “Bisa jadi benar bahwa yang membuat gambar lambang negara kita adalah Sultan Hamid II karena pada waktu itu ia dipercayakan oleh Bung Karno menjadi Menteri Negara dan juga menjadi Koordinator Perencanaan Lencana Negara, menurut saya walaupun gambar itu dibuat oleh Menteri Negara RIS Sultan Hamid II, khusus pada bagian lambang-lambang di dalam perisai yang terdapat ditengah lambang negara kita, maka hal itu merupakan perpaduan unsur dari anggota Panitia Lencana Negara. Sebenarnya yang menarik bagi saya dari sisi sejarah konstitusi adalah penjelasan tata urutan gambar-gambar lambang negara di dalam perisai sebagaimana dirumuskan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang mengatur tentang Lambang Negara, ternyata tata urutan berbeda dengan tata urutan sila-sila Pancasila di dalam Pembukaan UUDS 1950 sebagai dasar hukum dikeluarkan Peraturan Pemerintah tersebut dan hal ini menarik apabila dikaitakan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.”

Pendapat lain yang menarik memperkuat pendapat di atas adalah dari Akmal Sutja dalam bukunya Sekitar Pancasila, 1986, halaman 76-77 yang membenarkan pendapat Bung Hatta sebagaimana dinyatakan Bung Hattta pada halaman 108 dan 112 yaitu : “Sampai ada penelitian yang dapat dipercaya hal ini, kiranya dapat diterima saja keterangan dari Bung Hatta, bahwa Sultan Hamid II yang mendapat ilham brilian untuk mengangkat kembali simbol-silmbol asli bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya, Karena Bung Hatta salas satu seorang pemimpin yang cukup dipercaya yang saat itu menjabat Wakil Presiden, membenarkan pendapat ini, ketimbang praduga berdasarkan latar belakang Muhammad Yamin. “

Pernyataan Drs Akmal Sutja ini yang menjadi inspirasi Turiman Fachturahman Nur,SH,MHum melakukan penelitian ilmiah lebih mendalam di Program Magister Ilmu Hukum UI dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul Tesis: “Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan)” dibawah Bimbimgan Prof DR.H, Dimyati Hartono,SH selaku pengasuh mata kuliah Sejarah Hukum dan DR.H Azhary,SH,MH, pengasuh mata kuliah Ilmu Kenegaraan di UI, 1999.

Berbagai pernyataan nara sumber itulah yang diteliti oleh peniliti, dan juga pernyataan Sultan Hamid II sendiri, dalam Pledoi yang dibacakan pada sidang Mahkamah Agung tanggal 23 Maret 1953 yang terkenal dengan “peristiwa Sultan Hamid II, beliau menyatakan “Apakah yang harus dikerjakan? Tindakan apa yang saya dapat ambil ? Sebagai Menteri Negara saya hanya diserahi tugas menyiapkan gendung parlemen dan membikin rencana lambang negara, Sampai saya ditangkap (5 April 1950) dan kemudian ditahan tak ada tugas lain tugas saya”.
Pertanyaannya adalah bagaimana proses perjalanan sejarah perancangan lambang negara Republik Indionesia setelah rancangan Sultah Hamid II diterima oleh Pemerintah dan Parlemen RIS, Tahun 1950 ?

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu.Terjadi kesepakatan mereka bertiga, mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan final lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologis. (lihat gambar 1)

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri.

AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI, 1978, hal 6 menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih “gundul” dan “'tidak berjambul”' seperti bentuk sekarang ini seperti pernyataan A;G Pringgdigdo: “Berdasarkan atas pasal 3 Konstitusi itu (RIS) pada tanggal 11 Februari 1950 Pemerintah RIS menetapkan lambang Negara yang berupa lukisan burung garuda dan perisai, yang terbagi dalam 5 ruang yang mengingatkan kepada PANCASILA. Pada waktu itu burung Garuda kepala “gundul”, tidak pakai “jambul” ” (lihat gambar2)., Hal ini berubah dalam Lambang Negara Republik Indonesia Kesatuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Tanggal 17 Oktober 1951 No 66 Tahun 1951” bukankah gambar yang dimaksud adalah rancangan Sultan Hamid II sebagai Menteri Negara Zonder Forto Folio RIS yang terpasang pertama kali di Ruang Sidang Parlemen RIS” 17 Agustus 1949 (lihat gambar2).

Inilah karya kebangsaan anak-anak negeri yang diramu dari berbagai aspirasi dan kemudian dirancang oleh seorang anak bangsa, Sultan Hamid II Menteri Negara RIS. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Penyempurnaan kembali lambang negara itu terus diupayakan. Kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang “gundul” menjadi “berjambul,” hanya bentuk cakar kaki Garuda Pancasila yang mencengkram pita putih bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika masih menghadap ke belakang dan gambar ini masih terus menerus mendapat masukan dari Presiden Soekarno (lihat gambar 3).

Tanggal 20 Maret 1950, bentuk final gambar lambang negara yang telah diperbaiki mendapat disposisi Presiden Soekarno, yang kemudian memerintahkan pelukis istana, Dullah, untuk melukis kembali rancangan tersebut sesuai bentuk final rancangan Menteri Negara RIS Sultan Hamid II yang dipergunakan secara resmi sampai saat ini, sehingga cengkraman kaki Garuda Pancasila menghadap kedepan dan keterangan ini sebagaimana disitir dari Majalah Gatra No 32 Tahun I, 25 Juni 1995 dalam Judul “Bung Karno,Ikan dan Air, yang menyatakan:” ....salah satu bentuk kepercayaan itu ialah permintaan bung Karno kepada Dullah untuk mengubah posisi kaki gambar Pancasila (Peneliti Gambar Lambang Negara yang tadi dirancang kementerian Penerangan, kaki garuda dilukiskan seolah-olah menghadap kebelakang. Dan oleh Dullah dilukis kembali dengan membalik sehingga menghadap kedepan..” (lihat gambar 5), sebagaimana sketsa perbaikan dari Sultan Hamid II yang diserahkan kepada Kementerian Penerangan dan telah disposisi oleh Presiden Sokarno tanggal 20 Maret 1950 (lihat gambar 4).

Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara di mana lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974 Rancangan terakhir inilah yang menjadi lampiran resmi PP No 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara dan berdasarkan pasal 2 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang menyatakan; “Perbandingan-Perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam Pasal 6..” dan Pasal 6 PP Nomor 66Tahun 1951 menyatakan “Bentuk warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini”. Bukankah Lambang Negara yang dimaksudkan pada Pasal 2 jo Pasal 6 PP Nomor 66 Tahun 1951 adalah yang diserahkan oleh Sultan Hamid II kepada H. Mas Agung Ketua Yayasan Idayu pada tanggal 18 Juli 1974, (Lihat gambar 6) sedangkan Gambar Lambang Negara yang ada disposisi Presiden Soekarno dan foto gambar lambang negara yang diserahkan ke Presiden Soekarno pada awal Februari 1950 masih tetap disimpan oleh Kraton Kadriyah Pontianak. (lihat gambar 4 dan gambar 3)

Turiman Fachturahman Nur SH M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang mengangkat sejarah hukum lambang negara RI sebagai tesis demi meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa hasil penelitiannya tersebut bisa membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah perancang lambang negara. "Satu tahun yang melelahkan untuk mengumpulkan semua data. Dari tahun 1998-1999," dokumen lambang negara ditelusuri dari berbagai institusi antara lain dari Yayasan Idayu Jakarta, Yayasan Mas Agung Jakarta, Badan Arsip Nasional, Pusat Sejarah ABRI dan tidak ketinggalan Keluarga Istana Kadariah Pontianak, merupakan tempat-tempat yang paling sering disinggahinya untuk mengumpulkan bahan penulisan tesis yang diberi judul Sejarah Hukum Lambang Negara RI (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan).

Di hadapan Dewan penguji, Prof Dr M Dimyati Hartono SH dan Prof Dr H Azhary SH, dia (Turiman SH) berhasil mempertahankan tesisnya itu pada hari Rabu 11 Agustus 1999. "Secara hukum, saya bisa membuktikan. Mulai dari sketsa awal hingga sketsa akhir. Garuda Pancasila adalah rancangan Sultan Hamid II" sebagaimana Lampiran Resmi PP No 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara berdasarkan pasal 2 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang menyatakan; “Perbandingan-Perbandingan ukuran adalah menurut gambar tersebut dalam Pasal 6..” dan Pasal 6 PP Nomor 66Tahun 1951 menyatakan “Bentuk warna dan perbandingan ukuran Lambang Negara Republik Indonesia adalah seperti terlukis dalam lampiran pada Peraturan Pemerintah ini”

Saat ini yang menjadi persoalan dan menjadi agenda perjuangan anak bangsa adalah bagaimana Pemerintah RI dan DPR dan Tokoh-Tokoh masyarakat khususnya masyarakat Kalimantan Barat mewujudkan wasiat beliau (Sultah Hamid II), ketika menyerahkan file lambang negara kepada H.Mas Agung, 18 Juli 1974 dan pesan lisan beliau kepada kerabat Kraton/istana Kadariyah Kesultanan Pontianak dimasa hidup beliau.”Mungkin ini adalah yang dapat saya sumbangkan kepada bangsa saya, kamu jangan pasang lambang negara dirumahmu sebelum diakui bahwa gambar itu rancangan Hamid” kemudian pesan tertulis sebagaimana tertera pada tulisan tangan Sultan Hamid II di atas kertas berlogo RTC bertahun 1949 dihadapan H. Mas Agung dan disaksikan sekretaris pribadi Sultan Hamid II. Max Yusuf Alkadrie dan Albert Law di Yayasan Idayu jln Kwitang Jakarta Pusat Nomor 24 Tanggl 18 Juli 1974 menyatakan “.......,mudah-mudahan sumbangan pertama saya ini (buku-buku) ini bermanfaat bagi negara yang dicintai oleh kita “ (lihat file dokumen 9)

Sebenarnya dari rekomendasi Seminar dan Dialog Nasional tentang Lambang Negara yang diadakan di Kota Pontianak Hotel Kapuas Palace Tahun 2000 yang dihadiri Anggota PAH I MPR RI dan Ketua DPR-RI, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimatan Barat. DPRD Provinsi Kal-Bar, serta tokoh masyarakat Kalimantan Barat yang sebelumnya diawali dengan pelaksanaan Khaul Sultan Hamid II di istana Kadariyah Pontianak tanggal 30 Maret 2000, sudah ada 2 (dua) agenda yang sudah terwujud, yaitu pertama, Amandemen UUD1945 dengan memasukan Pasal tentang Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila berdasarkan hasil seminar tersebut dan kedua, sosialisasi terus menerus setiap tanggal; 1 Juni pada moment lahirnya Pancasila oleh peneliti maupun oleh Universitas Tanjungpura Pontianak yang diinisiator oleh Fakultas Hukum UNTAN, bahkan Korwil ESQ Kal-Bar pada momen Temu Nasional ESQ, Tahun 2006 mengadakan Pameran Dokumen Lambang Negara di Balai Senayan, demikian juga dalam berbagai kesempatan lain, seperti pameran di UNTAN dan di berbagai tempat di Kalimantan Barat.

Namun patut disadari bersama, bahwa masih ada agenda yang tertinggal dan perlu diperjuangkan bersama oleh anak bangsa, yaitu Agenda Ketiga, yaitu: Pengakuan Resmi dari Pemerintah RI dalam hal ini oleh Presiden terpilih dari hasil pemilihan langsung untuk memberikan penghargaan dab pengakuan resmi, bahwa perancang lambang negara RI adalah Sultan Hamid II dalam kapasitas sebagai Menteri Negara RIS 1949-1950 sebagaimana negara mengakui, bahwa pencipta Lagu Indonesia Raya adalah WR Supratman dan penjahit bendera pusaka merah Putih adalah Ibu Fatmawati, tentu Pemerintah RI harus berlaku adil untuk semua anak bangsa yang telah memberikan sumbangsih walaupun secuil seperti Sultan Hamid II, yaitu anak bangsa dari bumi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia.

Sultan Hamid II saat ini sudah wafat menghadap Kehadirat Allah SWT pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman Keluarga Kesultanan Pontianak di Batulayang, tetapi mana penghargaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia kepada beliau, ingat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjalanan sejarahnya siapakah yang peduli dengan pelurusan sejarah bangsa khususna Sejarah Hukum Lambang Negara ini ? jika bukan kita sebagai anak-anak bangsa.


Mewujudkan wasiat anak bangsa yang masih tertinggal di bangsa ini adalah selaras dengan perintah Allah SWT di dalam Al-Qur’an; “Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanaht kepada yang berhak menerimanya Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukum itu hendaklah adil, bahwa dengan itu Allah telah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat (QS An Nisaa (4) Ayat 58)

Pada ayat lain Allah SWT menegaskan;”Hai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu berdiri tegak di atas kebenaran yang adil semata-mata karena Allah dalam memberikan kesaksian dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adill, Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Karena itu bertaqwalah kamu kepada Allah ! Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS Al Maidah (5) Ayat 8).





Kerajaan Kutai


Salah satu yupa dengan inskripsi, kini di Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta
Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai diambil . Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh.


 Sejarah

Yupa


Prasasti Kerajaan Kutai
Informasi yang ada diperoleh dari Yupa / prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad ke-4. Ada tujuh buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah Kerajaan Kutai. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum brahmana.

 Mulawarman

Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kundungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kundungga adalah pembesar dari Kerajaan Campa (Kamboja) yang datang ke Indonesia. Kundungga sendiri diduga belum menganut agama Budha.

Aswawarman

Aswawarman mungkin adalah raja pertama Kerajaan Kutai yang bercorak Hindu. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai sehingga diberi gelar Wangsakerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putera, dan salah satunya adalah Mulawarman.
Putra Aswawarman adalah Mulawarman. Dari yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur.
Kerajaan Kutai seakan-akan tak tampak lagi oleh dunia luar karena kurangnya komunikasi dengan pihak asing, hingga sangat sedikit yang mendengar namanya.

 Berakhir

Kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini (Kutai Martadipura) berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang ibukotanya pertama kali berada di Kutai Lama (Tanjung Kute). Kutai Kartanegara inilah, di tahun 1365, yang disebutkan dalam sastra Jawa Negarakertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara.

 Nama-Nama Raja Kutai


Peta Kecamatan Muara Kaman
  1. Maharaja Kundungga, gelar anumerta Dewawarman
  2. Maharaja Asmawarman (anak Kundungga)
  3. Maharaja Mulawarman
  4. Maharaja Marawijaya Warman
  5. Maharaja Gajayana Warman
  6. Maharaja Tungga Warman
  7. Maharaja Jayanaga Warman
  8. Maharaja Nalasinga Warman
  9. Maharaja Nala Parana Tungga
  10. Maharaja Gadingga Warman Dewa
  11. Maharaja Indra Warman Dewa
  12. Maharaja Sangga Warman Dewa
  13. Maharaja Candrawarman
  14. Maharaja Sri Langka Dewa
  15. Maharaja Guna Parana Dewa
  16. Maharaja Wijaya Warman
  17. Maharaja Sri Aji Dewa
  18. Maharaja Mulia Putera
  19. Maharaja Nala Pandita
  20. Maharaja Indra Paruta Dewa
  21. Maharaja Dharma Setia
Nama Maharaja Kundungga oleh para ahli sejarah ditafsirkan sebagai nama asli orang Indonesia yang belum terpengaruh dengan nama budaya India.Sementara putranya yang bernama Asmawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu.Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sangsekerta.Kata itu biasanya digunakan untuk ahkiran nama-nama masyarakat atau penduduk India bagian Selatan.

 Pranala luar

Sumber juga dapat dilihat di situs web Royal Ark:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar